Komisi VIII mengapresiasi kinerja BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) atas pelaksanaan APBN Tahun 2013, serta respon yang cepat dalam penanggulangan bencana di berbagai daerah. Meski demikian ada beberapa catatan dari Komisi VIII yang harus diperbaiki dan dijalankan oleh BNPB, maupun pemerintah.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah yang ditemui Parlementariausai rapat kerja dengan Kepala BNPB dan jajarannya, Rabu (11/12) hal yang menjadi catatan komisinya dan harus terus diperbaiki dan ditindaklanjuti oleh BNPB dan pemerintah diantaranya adalah kurang maksimalnya penyerapan anggaran oleh BNPB, selain itu masih adanya pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Padahal dalam instruksi presiden dikemukakan bahwa pemda harus menjadi first responder dalam penanggulangan bencana.

“Saat ini penyerapan anggaran BNPB baru 60,31persen, padahal sudah akhir tahun. Sementara kita lihat bencana sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Untuk itu kami mendorong BNPB untuk menjalankan komitmennya dengan sungguh-sungguh yaitu pencapaian target penyerapan anggaran 2013 hingga 91,58 persen sampai akhir Desember nanti,”jelas Ida.

Sementara itu,Ida menilai bahwa alasan BNPB yang kurang maksimal dalam menyerap anggaran 2013 karena penambahan anggaran yang muncul  di bulan Agustus itu menjadi kelalaian dari pihak BNPB sendiri yang terlambat mengajukan usulan penambahan anggaran.

“Proses pengusulan anggarannya yang harus diperbaiki, bukan karena kesalahan penambahan anggaran,”tegas politisi dari Fraksi PKB ini.(Ayu), foto : riska/parle/hr.